PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sektor pekerjaan umum secara daring, Senin (23/2/2026), sebagai bagian dari penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur lintas wilayah.
Forum tersebut dibuka oleh Plt Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syafran Noferi. Dalam sambutannya, Syafran menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, bukan sekadar menekan belanja.“Efisiensi harus dimaknai sebagai upaya memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak. Di sinilah perencanaan berbasis data dan koordinasi lintas daerah menjadi kunci,” kata Syafran.
Menurut dia, Forum Perangkat Daerah memiliki peran strategis untuk mengurangi potensi tumpang tindih program antara provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur tetap berorientasi pada pelayanan publik dan pemerataan wilayah, terutama di daerah kepulauan.
Paparan dalam forum disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadi. Ia memaparkan kondisi makro pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, serta tingkat pengangguran terbuka sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2027.
Joko menjelaskan, arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta pembangunan kewilayahan yang terintegrasi sesuai karakteristik daerah kepulauan.“Sinkronisasi program antarpemerintah daerah menjadi prasyarat agar target pembangunan dapat dicapai secara efektif, khususnya dalam kondisi fiskal yang terbatas,” ujarnya.
Melalui Forum Perangkat Daerah ini, pemerintah provinsi berharap terbangun kesepahaman kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun program prioritas sektor PUPR yang selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah.
