Bank Data

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021.

Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumhan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Surat Keputusan berisi tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat kKawasan Permukiman No.600/824.a/SK/PUPR/2020 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022

Perjanjian Kinerja Perubahan 2021 antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Dinas PEkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAKIN adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja organisasi pernagkat daerah selama satu tahun anggaran. Proses Kinerja Dinas PUPRPRKP telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LAKIN.

Dokumen ini berisi tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas PUPR Tahun 2020  yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dokumen ini berisi tentang nama-nama yang terdaftar sebagai penerima bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dokumen ini berisi tentang Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dokumen ini berisi tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

Dokumen ini berisi tentang data terkait penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.